Elgangga – Pada Selasa, 21 April 2026, wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) diwarnai aksi unjuk rasa besar yang melibatkan ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa. Aksi yang dipusatkan di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Kaltim ini menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial di masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud.

Setidaknya ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan para demonstran:

1. Audit dan Evaluasi Anggaran Daerah: Massa mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan APBD. Sorotan tajam tertuju pada pengadaan kendaraan dinas mewah senilai Rp8,5 miliar dan proyek renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan biaya hingga Rp25 miliar. Anggaran tersebut dinilai tidak efisien dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat di tengah kondisi ekonomi saat ini.
2. Pemberantasan Praktik KKN: Demonstran menuntut penghentian segala bentuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Isu mengenai dominasi keluarga dalam struktur kekuasaan (politik dinasti) juga menjadi salah satu poin keberatan yang disuarakan untuk menjamin pemerintahan yang bersih.
3. Independensi dan Optimalisasi Pengawasan DPRD: Massa mendesak agar DPRD Kaltim kembali pada fungsinya sebagai lembaga pengawas yang independen. Mereka mendorong para legislatif untuk lebih berani menggunakan hak-hak istimewanya, seperti hak angket dan interpelasi, guna mengevaluasi kebijakan eksekutif tanpa adanya pengaruh atau konflik kepentingan.

Guna mengawal jalannya aksi, aparat keamanan menyiagakan sekitar 1.700 personel gabungan di titik-titik vital. Meskipun sempat diwarnai ketegangan, aspirasi masyarakat ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan.

Sumber : Suara.com
Editor : DVI